Welcome to ACI Official Site!|Friday, August 23, 2019
You are here: Home » Publications » Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi Juni 2015

Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi Juni 2015 

Efektivitas Perpres Baru untuk Perbaikan Persaingan Usaha

Ditulis oleh: Prof. Dr. Bustanul Arifin – Anggota Dewan Pakar ASEAN Competition Institute

Download PDF

 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 15 Juni 2015. Perpres 71/2015 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting). Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, untuk 14 komoditas barang kebutuhan pokok: beras, kedelai (bahan baku tahu dan tempe), cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Disamping itu, Perpres juga telah menetapkan barang penting, yaitu benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, elpiji 3 kilogram, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Sekian macam saran, kritik, dan masukan yang disampaikan masyarakat, baik para ahli, profesional dan aparat pemerintah sendiri sejak penyusunan Rancangan Perpres 71/2015 itu tidak banyak terakomodasi. Tidak kurang dari Wakil Presiden M Jusuf Kalla terkesan agak menyangsikan akan efektivitas Perpes baru tersebut, karena kini Indonesia telah masuk pada era keterbukaan. Pemerintah seharusnya mampu membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, bukan lagi era kontrol harga-harga seperti pada dekade 1960an. Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Perpres 71/2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.

Tidak berlebihan untuk disebutkan bahwa Perpres baru tersebut dipicu oleh melonjak-liarnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras, pada bulan Maret, sesaat sebelum musim panen raya. Para pejabat Pemerintah sempat bersilang pendapat dan saling bantah tentang keberadaan mafia beras, yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu eskalasi harga pangan pokok. Hal yang lebih menarik adalah bahwa setelah musim panen raya berlalu, harga-harga kebutuhan pokok pada awal Juni atau menjelang Ramadhan kembali melonjak, walau tidak seliar pada bulan Maret lalu. Benar bahwa harga beras, gula, daging ayam, minyak goreng dan lain-lain tidak mengalami lonjakan berarti, hanya meningkat sekitar 5 persen atau kurang. Akan tetapi, kenaikan harga bawang merah dan cabe merah justru sempat mencapai lebih dari 20 persen, termasuk di Bukittinggi dan Palu.

Akhir minggu lalu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bahkan melaporkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok telah mulai stabil – tentu pada harga yang lebih tinggi. Harga cabai merah keriting masih mengalami kenaikan 11,79 persen, daging ayam ras naik 4,74 persen, dan daging sapi 4,02 persen. Beberapa barang justru mengalami penurunan. Seperti: gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, kedelai dan lain-lain. Dalam satu-dua minggu ke depan, harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih akan bergerak dinamis seiring dengan meningkatnya permintaan dan/atau ekspektasi positif masyarakat konsumen dan pedagang akan kenaikan harga tersebut.
****
Pertanyaannya adalah apakah Perpres 71/2015 tersebut akan efektif memperbaiki persaingan usaha di Indonesia? Sepertinya belum. Selain Perpres baru itu memang hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi penetapan harga dan penyimpanan barang pokok dan penting, persaingan usaha yang sehat adalah agenda besar yang perlu terus-menerus diperjuangkan oleh Pemerintah dan stakaholders lain. Masyarakat sudah cukup paham bahwa melonjaknya harga kebutuhan pokok tidak hanya berhubungan dengan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply dan demand), tapi juga dengan struktur pasar, tingkah laku pasar, dan praktik persaingan usaha pada komoditas penting tersebut. Kualitas sistem logistik, mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur, transportasi, pangkalan, pelabuhan, pergudangan, sistem informasi dan lain-lain juga ikut menentukan kualitas persaingan usaha.

Karakter perburuan rente (rent-seeking behavior) juga amat berhubungan dengan ketidaksempurnaan informasi yang ada di pasar, mulai dari sistem informasi harga, produk, teknologi, akses pembiayaan, pelayanan dan lain-lain. Fenomena kartel produk pangan atau yang sering disebut mafia dan samurai adalah akibat atau hasil akhir dan ketidaksempurnaan dan asimetri informasi, yang hanya dikuasaai oleh mereka yang memiliki akses pada pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan politik. Walau pemerintah sudah paham bahwa kartel dan mafia ini akan membawa biaya sosial-ekonomi-politik yang tidak kecil, upaya mengatasi dan mengurangi fenomena kartel ini tentu tidaklah mudah. Kredibilitas kebijakan dan wibawa pemerintah dan aparatnya tentu menjadi faktor sentral yang harus diperbaiki.

Kartel pangan biasanya memiliki dua struktur ekstrem, yaitu struktur pasar yang monopsoni/oligopsoni dan struktur monopoli/oligopoli. Struktur monopsoni adalah apabila pembeli komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa pembeli (oligopsoni) bersekongkol mengatur harga beli komoditas pangan. Struktur monopoli adalah apabila penjual komoditas pangan itu hanya satu, atau beberapa penjual (ologopoli) besekongkol mengatur harga jual komoditas pangan. Pendekatan legal formal yang ditempuh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pengadilan di Indonesia tentu tidak akan cukup untuk menanggulangi persoalan struktural dan menggurita pada kartel pangan.

Perpres baru 71/2015 adalah langkah awal dalam upaya stabilisasi harga barang pokok, tapi belum cukup efektif untuk memperbaiki persaingan usaha. Suatu Peraturan Menteri Perdagangan masih harus dirumuskan agar Perpres baru dapat lebih berwibawa dan operasional. Perbaikan persaingan usaha, strategi dan langkah aksi berikut ini perlu dipertimbangkan:

Pertama, pendekatan ekonomi dan kebijakan perlu senantiasa ditempuh, mengingat tingkah laku persekongkolan harga itu akan dicatat dan dibuatkan dokumen, sebagaimana disyaratkan dalam proses hukum. Bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam fenomena persaingan tidak sehat, seperti eskalasi harga dan pembentukan harga yang di luar normal seharusnya dapat dijadikan dalam upaya perbaikan persaingan usaha.

Kedua, upaya revisi UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat perlu dilakukan untuk menyediakan landasan hukum atau perundangan yang mampu lebih mengikat dan wibawa kebijakan.

Ketiga, perbaikan kualitas persaingan usaha perlu lebih spesifik dan fokus pada komoditas pangan yang sedang menjadi pusat perhatian, karena setiap komoditas memiliki hakikat, tingkah laku harga dan karakteristik pelaku dan pasar yang berbeda. Penanganan persaingan usaha di beras tentu amat berbeda dengan penanganan persaingan usaha di gula, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya.

Related posts:

Add a Comment