Welcome to ACI Official Site!|Friday, August 23, 2019
You are here: Home » Publications » Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi September 2015

Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi September 2015 

Membangun Infrastruktur dengan Persaingan Usaha yang Sehat

Ditulis Oleh : Murman Budijanto – Anggota Dewan Pakar ACI.

koled-september-2015

Download PDF

Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan masa penuh harapan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setelah di tahun 2015 ini disusun anggaran dalam APBN P senilai lebih dari 200 Trilyun Rupiah untuk pembangunan infrastruktur, di tahun 2016 Pemerintah mengajukan angka 313,5 Trilyun Rupiah. Sebuah angka fantastis dalam sejarah pengembangan infrastruktur di tanah air. Angka ini masih ditambah lagi dengan keterlibatan swasta dalam bentuk Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Swasta di berbagai bidang seperti pembangkit tenaga listrik, jalan tol, kereta api dan pelabuhan.

Sektor infrastruktur merupakan bidang usaha dimana persaingan tidak dapat dilakukan secara bebas seperti halnya di sektor lain. Karakter bisnis di sektor ini memang monopoli alamiah karena berbagai keterbatasan sumber daya. Misalnya di bidang kelistrikan, penggunaan sumber daya alam dan lahan yang terbatas, harus diatur secara efektif oleh Negara, menyebabkan pembangkitan dan distribusi listrik tidak dapat dilakukan oleh sembarang pelaku usaha. Begitu pula di bidang jalan tol, kereta api dan pelabuhan. Di banyak negara sektor-sektor ini masuk dalam katagori regulated industry, yaitu sektor industri yang diregulasi oleh pemerintah.

Apakah berarti di sektor ini tidak dapat dimunculkan persaingan usaha yang sehat? Apakah efisiensi yang merupakan hasil akhir dari persaingan sehat tidak dapat ditumbuhkan? Bagaimana cara menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam pembangunan infrastruktur yang nota bene merupakan regulated industry?

Competition for the market: Tender

Prinsip dasar tender sesungguhnya mencari pelaku usaha terbaik yang dapat memberikan value for money tertinggi untuk menggarap suatu proyek infrastruktur. Terminologi value for money ini setidaknya mencakup tiga hal yaitu paling ekonomis, paling efisien dan paling efektif mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan pengalaman terbaik dari pelaku usaha yang memang berkemampuan tinggi mengerjakan proyek dimaksud.

Tender sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun pemahaman yang salah tentang istilah ini telah terjadi di negara kita. Sehingga pada akhirnya harga yang diperoleh melalui proses tender selalu lebih tinggi dari harga pasaran. Kolusi dalam tender yang merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat merupakan kasus terbanyak yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini. Hal ini menunjukkan lemahnya institusi tender di Indonesia. Bagaimana antar peserta mengatur giliran sebagai pemenang tender, atau panitia yang sudah mempunyai ‘jagoan’ calon pemenang tendernya merupakan praktek yang sangat lazim dalam berbagai tender di tanah air.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia akan mengalami banyak masalah jika praktek persaingan usaha tidak sehat dalam berbagai tendernya tetap bermunculan. Keinginan mendapatkan proyek infrastruktur yang ekonomis, efisien dan efektif akan terhambat. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan persaingan usaha tidak sehat dalam tender proyek infrastruktur antara lain dengan:

  • Membentuk tim ahli independen dalam panitia tender dan sesedikit mungkin birokrat di dalamnya. Jika diperlukan dapat melibatkan personil dari KPPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam panitia ini.
  • Menyusun spesifikasi tender secara bersama dilakukan oleh tim ini dengan prinsip mendapatkan value for money terbaik bagi proyek tersebut.
  • Selalu memberikan informasi publik secara terbuka yang memberikan kesempatan pelaku usaha dari seluruh dunia untuk ikut berpartisipasi. Perusahaan yang berpengalaman internasional dalam mengerjakan proyek serupa di berbagai belahan dunia akan mampu mendisain, membangun dan mengelola proyek itu dengan value for money yang baik.
  • Sedapat mungkin proses tender dilakukan melalui teknologi informasi (IT) atau e-procurement, dengan meminimalkan kontak person to person.

Dengan proses tender yang baik dapat diharapkan proses tender yang cepat, tidak berlarut dan dapat terlaksana sesuai jadwal. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kita, tentu saja mempercepat proses tender merupakan salah satu kunci penting yang harus dilakukan Pemerintah. Para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri dapat diharapkan datang berbondong-bondong mengikuti tender proyek infrastruktur di Indonesia.

Competition in the market: Pilihan bagi pengguna

Pengguna proyek infrastruktur pada umumnya adalah masyarakat luas. Seyogyanya Pemerintah selalu dapat menyediakan pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan infrastruktur tertentu. Atau apabila memang harus menggunakan, dapat diberikan alternatif untuk menggunakan infrastruktur A atau B. Dengan adanya pilihan ini, fungsi competition in the market masih dapat bekerja. Tekanan persaingan karena pengguna mempunyai pilihan, akan mendorong perusahaan penyedia infrastruktur untuk bekerja semaksimal mungkin meningkatkan value for money bagi masyarakat pengguna. Dalam proyek jalan tol misalnya, Pemerintah harus tetap memelihara jalan arteri non jalan tol agar tetap nyaman digunakan masyarakat.

Imitating Competition: Kontrak kerja dan Regulasi

Hal lain yang juga dapat dilakukan Pemerintah agar tekanan persaingan bekerja efektif adalah dengan membuat kontrak kerja dan regulasi yang dapat menciptakan insentif bagi pelaku usaha penyedia atau pembangun infrastruktu untuk meningkatkan value for money proyek yang ditanganinya. Target kerja yang jelas dan terukur disertai system reward dan punishment yang jelas dalam kontrak kerja merupakan salah satu hal yang harus disusun tim ahli Pemerintah. Selain itu regulasi terutama yang terkait penetapan tarif atau pembayaran dari Pemerintah harus mampu mendorong value for money. Secara teori, perhitungan harga atau tariff satuan akan lebih memberikan insentif dibanding pembayaran dalam total rupiah sebagai revenue, karena pelaku usaha akan terdorong untuk mendapatkan volume kerja yang lebih tinggi melalui value for money yang lebih baik bagi pengguna infrastruktur tersebut.

Melalui berbagai mekanisme tersebut di atas, persaingan yang sehat dapat diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang baik di Indonesia.

Related posts:

Add a Comment