Welcome to ACI Official Site!|Friday, August 23, 2019
You are here: Home » Publications » Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi Juli 2015

Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi Juli 2015 

KPPU setelah 15 tahun : Perjuangan reformasi itu masih berlanjut

Ditulis oleh : Soy Martua Pardede, Verry Iskandar

aci-juli

Download PDF

Tanggal 7 Juni 2015 lalu KPPU menginjak usianya ke-15, usia belia untuk sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (”UU 5/99”). Di usianya tersebut, banyak catatan yang ditorehkan KPPU dalam mengemban tugasnya dan beberapa pekerjaan rumah yang patut menjadi perhatian di masa mendatang.

Latar Belakang

Dua misi utama KPPU yaitu sebagai penegak hukum UU 5/99 dan pemberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah untuk mendorong terciptanya regulasi yang ramah terhadap persaingan usaha (sound competition regulation). KPPU juga memiliki dua tugas tambahan, yaitu pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akusisi seiring dengan terbitnya PP No. 57 tahun 2010 serta pengawasan kemitraan sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan PP No. 17 Tahun 2013.

Bagi dunia usaha, perilaku pemerintah sangat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis, misalnya keputusan berinvestasi. Inefisiensi birokrasi ditandai dengan panjangnya rantai birokrasi, tumpang tindih aturan dan rentan terhadap rent seeker yang mencari keuntungan sepihak, serta tidak transparannya proses pengadaan. Kesemuanya itu bermuara pada pada ”ekonomi biaya tinggi” yang akhirnya menghambat laju investasi. Oleh karena itu seringkali KPPU berada dalam posisi yang ”berseberangan” dengan pemerintah walaupun sejatinya KPPU hanya menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Kinerja KPPU

Sumbangan KPPU sangat besar nilainya bagi perekonomian dengan mendorong efisiensi dan keterbukaan pasar melalui proses penegakan hukum dan pemberian saran pertimbangan.

Diantaranya adalah saran terhadap kebijakan pemerintah terkait tarif penerbangan domestik. KPPU merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan izin untuk perusahaaan-perusahaan penerbangan baru. Kemudian, KPPU menyarankan pemerintah mencabut pendelegasian wewenang kepada assosiasi perusahaan penerbangan (INACA) untuk menentukan tarif penerbangan domestik. Kementerian Perhubungan merespon positif saran KPPU tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan persaingan di sektor penerbangan.

KPPU juga mengoreksi kartel SMS yang dilakukan oleh operator telepon seluler dan kepemilikan silang grup Temasek di dua perusahaan telekomunikasi Indonesia (Telkomsel dan Indosat), yang membantu pasar telekomunikasi Indonesia menjadi kompetitif bagi konsumen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPU bersama LPEM FE UI dan JICA pasca putusan kartel SMS mengindikasikan adanya income saving yang diperoleh konsumen telekomunikasi Indonesia sebesar Rp1,6 – 1,9 triliun pada periode 2007-2009.

Bulan Oktober 2014, KPPU berhasil memasukan kebijakan persaingan usaha ke dalam kebijakan prioritas pemerintahan yang baru dan menjadi bagian dari RPJMN 2015-2025.

Tantangan KPPU di Masa Mendatang

Semakin terbukanya persaingan menuntut peran KPPU yang semakin besar. Peran KPPU perlu lebih ditingkatkan baik dalam proses penegakan hukum maupun
melalui saran kebijakan. Berbagai perbaikan dan pekejaan rumah yang perlu dilakukan oleh KPPU antara lain:
1. Institutional design
KPPU harus memikirkan akan kemana setelah 15 tahun ini. Institutional design ini penting untuk menentukan arah lajunya lembaga KPPU. Diantara
perbaikan kelembagaan antara lain:
a. Menentukan posisi KPPU dalam sistim ketatanegaraan dan peradilan nasional guna memperjelas kedudukan KPPU sebagai sebuah lembaga negara independen. Ketidakjelasan selama ini tidak boleh diartikan sebagai suatu kecelakaan sejarah atau hukum sebagaimana dugaan sementara orang. Namun harus diterima sebagai bagian dari transformasi mengikuti amanat reformasi dari yang semula negara sentralistis menjadi pemberdayaan rakyat dan pasar secara optimal. Dengan kata lain inilah amanat reformasi yang masih harus terus diperjuangkan terbukti dengan apa yang disebutkan oleh Jokowi sebagai kebutuhan revolusi mental untuk merubah mindset secara total.
b. Penegasan status Komisioner sebagai pejabat Negara dan penguatan status kelembagaan Sekretariat. Akibat tidak jelasnya status dari pegawai Sekretariat, menyebabkan migrasi yang cukup tinggi dari pegawai Sekretariat.

2. Amandemen UU 5/99
Usulan untuk Amandemen UU 5/99 telah masuk dalam Prolegnas 2015 dengan beberapa isu penting yang perlu dicermati guna perbaikan KPPU dan UU 5/99 antara lain:
a. Penerapan asas extra-territorial jurisdiction dalam RUU Amandemen, dimana KPPU dapat menjerat pelaku usaha yang tidak berdomisili di Indonesia,tetapi dampak pelanggaran yang dilakukannya dirasakan di pasar Indonesia. Mengingat cross border merger dan kartel tidak mengenal batas negara, beberapa negara telah menerapkan asas ini.
b. Penguatan peran KPPU dalam proses penyelidikan atau investigasi dugaan pelanggaran UU 5/99, seperti penambahan upaya kewenangan paksa (sita, geledah) serta memaksa pelaku usaha untuk menyerahkan alat bukti;
c. Perubahan pre-merger notification, sebelumnya menganut post-merger notification dan juga memasukan joint venture sebagai bagian dari transaksi yang dapat dinilai oleh KPPU;
d. Penambahan besaran denda, sebagai efek penjera;
e. Memperkenalkan konsep ”leniency program” untuk membongkar lebih banyak kasus-kasus kartel.

3. Regionalisasi dan Globalisasi
Diperlukan kerjasama antar regulator persaingan di tingkat regional dan global, mengingat para pelaku usaha tidak mengenal batas negara dalam melakukan kegiatan usahanya. Karenanya kerjasama regional dan global dalam proses penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha perlu dirumuskan.

Penutup

Berbagai perkerjaan rumah bagi KPPU tersebut memang berat, tetapi tidak ada yang mustahil. KPPU dapat menetapkan prioritas atas berbagai pekerjaan rumah tersebut sambil terus berbenah. Upaya penegakan hukum persaingan usaha juga menuntut peran dan partisipasi seluruh stakeholder KPPU. Penciptaan iklim persaingan yang kondusif dapat dilakukan oleh pemerintah selaku regulator dengan menciptakan peraturan serta kebijakan yang sifatnya ramah terhadap persaingan usaha. Para pelaku usaha dituntut untuk terus meningkatkan efisiensinya dan bersaing secara sehat. Selain itu UU 5/99 hendaknya dijadikan sebagai konstitusi ekonomi yang harus dipegang teguh dalam melakukan kegiatan usaha dengan semakin meningkatkan kepatuhan terhadap UU 5/99.

Related posts:

Add a Comment