Welcome to ACI Official Site!|Friday, August 23, 2019
You are here: Home » Publications » Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi Agustus 2015

Kolom Edukasi Persaingan Usaha di Harian Bisnis Indonesia Edisi Agustus 2015 

Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era MEA

Ditulis oleh: M. Udin Silalahi – Sekretaris dan Anggota Dewan Pakar ACI

koled-agustus-2015

Download PDF

Pada akhir bulan Desember 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan secara efektif. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem  perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Hal ini akan mentransformasikan wilayah ASEAN menjadi satu wilayah regional yang bebas dan terintegrasi secara ekonomi dibidang  barang, jasa, investasi, tenaga kerja skill dan modal yang sangat kompetitif serta yang terintegrasi dengan ekonomi global dunia. Ini merupakan kesepakatan para Pemimpin Negara-negara anggota ASEAN yang tertuang dalam Cetak Biru MEA. Salah satu tujuan yang tercantum dalam Cetak Biru MEA adalah terciptanya kawasan ekonomi yang kompetitif di mana salah satu elemen pentingnya adalah kebijakan persaingan usaha. Artinya, peranan hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha sangat penting dalam menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat di kawasan ASEAN.  Pertanyaannya adalah bagaimana peranan hukum persaingan usaha dan apa tantangannya dalam mengawasi perilaku pelaku usaha di pasar domestik dan di pasar regional ASEAN? Hukum persaingan usaha akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi untuk memproduksi barang yang berkualitas dan harga yang kompetitif yang akan mensejahterahkan masyarakat. Hukum persaingan usaha mengatur larangan pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya secara horizontal untuk penetapan harga, pengaturan jumlah produksi, pembagian wilayah pemasaran, persekongkolan tender, perjanjian vertikal, larangan penyalahgunaan posisi dominan serta merger dan akuisisi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Dengan bebasnya arus barang masuk diantara negara-negara anggota ASEAN, setiap anggota negara ASEAN mengawasi persaingan usaha di negara masing-masing melalui lembaga persaingan usahanya. Apabila terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di negara anggota ASEAN tersebut, maka lembaga persaingan usaha harus menegakkan hukum persaingan usahanya.  Sampai saat ini baru ada 6 negara anggota ASEAN yang mempunyai hukum persaingan usaha, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Phillippina. Philippina merupakan negara yang terbaru mengundangkan hukum persaingannya pada tgl 21 Juli 2015, yaitu Phillippine Competition Act. Empat negara anggota ASEAN yang lain, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan  Myanmar masih dalam proses persiapan pembentukan hukum persaingan usahanya masing-masing. Dari 6 negara yang mempunyai hukum persaingan usaha, Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah lebih dulu menegakkan hukum persaingan usahanya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan memberikan dampak positif terhadap persaingan usaha di Indonesia.

Tantangan kedepan
Akan tetapi tantangan kedepan adalah belum ada lembaga persaingan usaha untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha diantara wilayah negara anggota ASEAN  dan belum ada hukum persaingan usaha ASEAN. Yang ada adalah baru ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guideline) sebagai pedoman dalam penilaian bahwa secara langsung mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan struktur industri dan pasar. Regional Guideline hanya membantu negara-negara anggota dalam peningkatan kepedulian pentingnya kebijakan persaingan usaha bukan untuk menjaga persaingan usaha diantara Negara anggota ASEAN. Dengan terintegrasinya pasar ASEAN, maka lembaga persaingan usaha di masing-masing negara tidak hanya mengawasi dan menjamin persaingan usaha di masing-masing negara, tetapi juga secara tidak langsung mengawasi persaingan di pasar regional ASEAN. Sementara hukum persaingan usaha Negara-negara anggota ASEAN mempunyai perbedaan dan keunikan masing-masing, belum ada harmonisasi satu sama lain, yaitu pengaturan larangan perjanjian horizontal, vertikal, posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan serta pengaturan mengenai merger dan akuisisi. Hal ini terkait dengan tingkat pembangunan dan sistem hukum yang berbeda-beda di negara-negara anggota ASEAN. Misalnya pengawasan merger, Indonesia mengawasi merger dan akuisisi dengan post notifikasi, ditambah dengan pre notifikasi secara sukarela dengan penetapan threshold nilai asset Rp. 2,5 triliun atau nilai penjualan Rp. 5 triliun dan Rp. 20 triliun untuk Bank, sedangkan  Singapura melakukan penilaian sendiri secara sukarela baik pada pre dan pra notifikasi dengan threshold market share lebih dari 40% atau pangsa pasar antara 20-40% dan post merger CR3 dengan pangsa pasar 70% atau lebih. Sementara Thailand dan Vietnam wajib dinotifikasi. Karena diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015 akan mengundang perusahaan di kawasan ASEAN melakukan merger dan akuisisi untuk meningkatkan daya saingnya. Persaingan akan semakin ketat diantara pelaku usaha pasca diberlakukannya MEA. Menurut data Thomson Reuters, pada tahun 2014, nilai aksi merger dan akuisisi di ASEAN tumbuh sekitar 12% menjadi US$ 68,4 miliar dari tahun sebelumnya. Sebuah survei yang dilakukan oleh A.T Kearney menyebutkan, sebanyak 40% pemimpin perusahaan di kawasan ASEAN menyebutkan, aksi merger dan akuisisi akan menjadi jalan pintas menghadapi era MEA. Contoh yang lain mengenai penerapan ekstrateritorial doktrin yang telah diterapkan KPPU terhadap Temasek Holding Company dan anak-anak perusahaannya yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. KPPU memberikan sanksi denda kepada Temasek Holding Company dan anak-anak perusahaan dan mereka mentaatainya. Apakah hal yang sama juga akan dipatuhi oleh pelaku usaha yang berada di salah satu negara anggota ASEAN  yang  mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di negara lain, jika lembaga persaingan usaha menerbitkan putusannya? Jadi, kerjasama antara lembaga persaingan usaha diantara negara anggota ASEAN harus segera ditingkatkan untuk menegakkan hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN di era MEA dan perlu dipikirkan perlunya lembaga persaingan usaha dan hukum persaingan usaha ASEAN untuk mempermudah harmonisasi hukum persaingan usaha negara-negara anggota ASEAN.

Related posts:

Add a Comment